Dorong Pembangunan Berkelanjutan, PW MOI Inhil Apresiasi Komitmen Herman dalam Membangun Indragiri Hilir

TEMBILAHAN — Upaya pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara bertahap terus dioptimalkan.

Meski kondisi tofograpi inhil begitu luas ditambah persoalan pemangkasan anggaran TKD yang cukup signifikan, peran pemerintah daerah tetap dituntut bekerja maksimal dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. 

DPD PW MOI Inhil menilai apa yang tengah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah selama masa kepemimpinan Herman patut mendapat apresiasi dalam upaya membangun kabupaten Indragiri Hilir. 

"Kami memandang kesungguhan bupati inhil serta jajaran dalam membangun kerangka kerja daerah perlu diberikan apresiasi,"kata Fitra Jumat, 09/10/2026.

Pernyataan tersebut menurut Fitra cukup beralasan. Sebab dia menilai meski saat ini terdapat perbedaan pendapat ditengah masyarakat terkait kinerja pemerintah daerah, ia meyakini persoalan tersebut akan disikapi secara bijak oleh kepala daerah. 

"Menurut PW MOI Inhil, bupati inhil saat ini sangat terbuka terhadap persoalan yang ada, yang dibutuhkan adalah koreksi dan solusi guna mengatasi setiap persoalan,"lanjut Fitra. 

Fitra bilang, dinamika di Kabupaten Indragiri Hilir berbeda dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Riau. Menurutnya dukungan seluruh pihak menjadi entry point menuju keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

"Saat ini yang dibutuhkan daerah adalah sinergi seluruh pihak itu entry point nya. kita tidak lagi berada dalam posisi saling menyalahkan satu sama lain, sehingga akan menghambat seluruh program yang ada dan itu akan merugikan daerah," tegasnya.

Ketua DPD PW MOI Inhil menyarankan agar bupati inhil terus fokus melakukan komunikasi secara persuasif terhadap seluruh jajaran OPD terkait. Dengan begitu seluruh program yang telah dipetakan dapat dimaksimalkan. 

"Komunikasi aktif dan efektif tanpa tekanan merupakan kunci agar satuan OPD dapat bekerja secara maksimal. Kami percaya modal itu telah dimiliki oleh Bupati Inhil tehadap jajaran," tutupnya. *rls

Seleksi Komisaris dan Direktur PT KIG Gemilang Resmi Dibuka

TEMBILAHAN – Seleksi calon Komisaris dan calon Direktur PT Kelapa Indragiri Hilir Gemilang (Perseroda) resmi dibuka. Kesempatan tersebut terbuka bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi dan mengisi posisi strategis di perusahaan daerah tersebut.

Pengumuman seleksi disampaikan oleh Panitia Seleksi pada Rabu (7/10/2026). Adapun formasi yang dibuka terdiri dari satu orang Komisaris Unsur Pemerintah Daerah dan satu orang Direktur.

Ketua Panitia Seleksi, Dhoan Dwi Anggara, S.STP., MH, mengatakan proses seleksi dilakukan untuk mendapatkan figur yang memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, serta kemampuan manajerial yang dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaan.

“Seleksi ini kita buka untuk mendapatkan calon Komisaris dan Direktur yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, serta komitmen untuk memajukan dan mengembangkan PT KIG Gemilang,” ujar Dhoan, Rabu (7/10/2026).

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon. Khusus calon Komisaris Unsur Pemerintah Daerah, peserta di antaranya harus merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan pangkat/golongan serendah-rendahnya Pembina (IV/a), serta berpendidikan minimal S-1.

Sementara untuk calon Direktur, peserta diwajibkan memiliki pendidikan minimal S-1 dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum serta pernah memimpin tim. Calon Direktur juga dipersyaratkan berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun saat mendaftar pertama kali.

“Setiap tahapan akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kita berharap seluruh proses dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan figur yang benar-benar mampu membawa perusahaan ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

Pendaftaran calon Komisaris dan Direktur dibuka hingga 16 Oktober 2026. Selanjutnya, proses seleksi administrasi dijadwalkan pada 17–19 Oktober 2026, dilanjutkan uji kelayakan dan kepatutan pada 22 Oktober, wawancara akhir pada 28 Oktober, dan pengumuman hasil akhir pada 30 Oktober 2026.

Dhoan juga menyampaikan harapannya agar proses seleksi tersebut menjadi momentum penting bagi keberlanjutan PT KIG Gemilang.

“Harapan kita tentu PT KIG Gemilang ini dapat kembali aktif. Dengan adanya Komisaris dan Direktur yang memiliki kompetensi dan komitmen, kita berharap perusahaan bisa kembali berjalan, berkembang dan ke depan mampu memberikan manfaat serta kontribusi bagi daerah,” pungkasnya.

Informasi lengkap mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran, kelengkapan dokumen serta tahapan seleksi dapat dilihat melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.*adv

Segera Dibuka, Kelas Jurnalistik Gratis untuk Mahasiswa dan Umum di Tembilahan

TEMBILAHAN - Profesi jurnalistik telah menjadi pilar ke-4 di era demokrasi saat ini. Kerja jurnalistik menuntut profesionalitas serta intelektualitas dalam menyuguhkan sebuah informasi bagi masyarakat.

Dalam rangka memenuhi tugas serta fungsi jurnalistik tersebut, PW MOI Inhil sebagai organisasi pers akan segera membuka kelas jurnalistik untuk Mahasiswa/Umum di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau.

Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi siapa saja yang memiliki ketertarikan terhadap dunia jurnalistik, khususnya bagi mereka yang ingin belajar menjadi wartawan, memahami kerja-kerja jurnalistik, maupun mempersiapkan diri memasuki dunia media secara profesional.

Menariknya, kelas jurnalistik ini diberikan secara gratis dengan jumlah peserta yang terbatas. Pendaftaran dibuka mulai 5 Oktober hingga 20 Oktober 2026.

Dalam kelas tersebut, peserta akan mendapatkan pembelajaran dasar hingga pemahaman praktis mengenai jurnalistik.

Materi yang disiapkan meliputi teknik menulis berita, teknik wawancara, pemahaman Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Pers, simulasi mengikuti uji kompetensi wartawan, serta membangun mentalitas sebagai wartawan profesional.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, pemateri yang dihadirkan memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya yakni pemegang Kartu Kompetensi Wartawan (UKW) tingkat Utama dan Madya.

Kehadiran pemateri berkompetensi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran nyata kepada peserta mengenai bagaimana menjalankan profesi wartawan secara profesional.

“Jurnalis bukan sekadar profesi, tapi dituntut memiliki intelektualitas serta profesionalitas," kata Ketua DPD PW-MOI Inhil Minggu, 04/10/2026.

Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Forum Pemimpin Redaksi Media Bersatu Kabupaten Indragiri Hilir.

Bagi masyarakat yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat, Jalan Baharudin Yusuf, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Peserta diingatkan untuk segera mendaftar karena kuota terbatas dan masa pendaftaran hanya berlangsung hingga 20 Oktober 2026.

Untuk informasi dan pendaftaran lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini:

Cp. 082280710707 

Cp. 08216992787

Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar jurnalistik langsung dari wartawan berkompetensi dan membuka peluang berkarier di dunia jurnalistik.*rls

Deteksi Dini Jantung Anak Hadir di Kateman, 15 dari 108 Anak Perlu Pemeriksaan Lanjutan. dr. Ronny Lesmana, "Screening Bukan Akhir, Tapi Awal Menyelamatkan Masa Depan Anak."

SUNGAI GUNTUNG — Upaya meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan kesehatan anak dilakukan melalui kegiatan screening jantung anak di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Kegiatan yang digelar di RSUD Raja Musa Sungai Guntung, Sabtu (26/9/2026), tersebut diikuti sebanyak 108 anak. Dari hasil pemeriksaan awal, sebanyak 15 anak terdeteksi membutuhkan perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi IDAI Cabang Riau, Trinity, IDI Inhil dan RSUD Raja Musa Sungai Guntung. RSUD Raja Musa menyediakan serta memfasilitasi tempat pelaksanaan, sementara tim medis memberikan pelayanan pemeriksaan kepada anak-anak yang hadir.

Direktur RSUD Raja Musa Sungai Guntung, dr. Ronny Lesmana, mengatakan kegiatan screening tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menemukan secara dini kondisi kesehatan jantung pada anak.

Menurutnya, anak-anak yang berdasarkan hasil pemeriksaan awal membutuhkan penanganan lebih lanjut akan diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai kondisi medis masing-masing.

“Kami ingin memastikan anak-anak yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan tidak berhenti pada hasil screening saja. Mereka akan diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan medisnya,” ujar dr. Ronny Lesmana.

Ia menjelaskan, RSUD Raja Musa Sungai Guntung juga akan membantu proses rujukan bagi anak yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Rujukan dapat dilakukan ke RS Awal Bros Batam maupun RS Awal Bros Pekanbaru, disesuaikan dengan kebutuhan medis.

Dr. Ronny juga menekankan pentingnya memastikan persoalan pembiayaan tidak menjadi penghalang bagi keluarga dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, pihak terkait akan membantu proses pengurusan BPJS UHC, sehingga anak yang membutuhkan pemeriksaan maupun pelayanan lanjutan tetap dapat memperoleh akses kesehatan.

“Yang tidak kalah penting adalah akses pembiayaan. Jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat anak tidak mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan yang dibutuhkan,” katanya.

Pelayanan screening turut melibatkan dokter anak RSUD Raja Musa Sungai Guntung, dr. Kamsiah, M.Ked(Ped), Sp.A.

Dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Dinas Kesehatan Inhil, dr. Udin Syafriudin, M.Kes, hadir mewakili Bupati Inhil. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pentingnya pelayanan kesehatan serta deteksi dini sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan anak.

Perwakilan IDAI Cabang Riau, dr. M. Roby, Sp.A., Subsp. Neo(K), Konsultan Neonatologi sekaligus Pengurus IDAI Riau, turut memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan juga diisi edukasi mengenai penanganan dan operasi jantung pada anak. Materi disampaikan dr. Fuad, Sp.BTKV(K) dari tim RS Awal Bros Pekanbaru untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya pemeriksaan dan penanganan medis sesuai kondisi anak.

Tidak hanya berfokus pada kesehatan jantung, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan kepedulian terhadap pencegahan stunting. Sejumlah anak balita mendapatkan pembagian telur sebagai bagian dari dukungan terhadap pemenuhan gizi.

Pembagian telur melibatkan TP-PKK Kecamatan Kateman, TP-PKK Kelurahan/Desa, Bhayangkari Kateman, tim kesehatan Puskesmas Sungai Guntung dan RSUD Raja Musa, serta kader Posyandu.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Dan SDK Dinas Kesehatan Inhil Haili, SKM., MKM, Kabid APKAD Dinas PMD Inhil H. Junaidi, S.Sos., M.Si, Camat Kateman Akapriadi, SH, Kapolsek Kateman Kompol Bachtiar, SH., MH, Koptu Derry Permana mewakili Koramil 06 Kateman, KUA Kateman Abd Hayatussalis, M.Pd, Kepala Puskesmas Sungai Guntung Syamsiah, S.Tr.Keb., M.Keb, Ms. Sophie dari Trinity USA, para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Kateman, Persit Kartika Chandra Kirana Koramil 06 Kateman, Ketua Paguyuban serta unsur terkait lainnya.

Dari 108 anak yang menjalani screening, 15 anak kini membutuhkan perhatian lebih lanjut. Hasil tersebut menjadi dasar bagi tim medis dan keluarga untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai kondisi masing-masing.

Bagi RSUD Raja Musa Sungai Guntung, kegiatan tersebut tidak berhenti pada angka hasil screening. Yang lebih penting adalah memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan tindak lanjut, akses rujukan, dan pelayanan kesehatan yang sesuai.***

DPP AWI Terbitkan SK Kepengurusan DPC AWI Inhil 2026–2031, Muhamad dan Rekan Resmi Masuk Susunan Pengurus

 

TEMBILAHAN, INDRAGIRI HILIR — 28 September 2026. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 173/SK/DPP-AWI/IX/2026 tentang pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Wartawan Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk masa bakti 2026–2031.

Surat keputusan tersebut menjadi dasar penetapan nama-nama yang tercantum dalam lampiran SK sebagai pengurus DPC AWI Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam keputusan itu, Sdr. Muhamad bersama sejumlah nama lainnya ditetapkan sebagai bagian dari jajaran kepengurusan organisasi wartawan tersebut untuk lima tahun ke depan.

SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DPP AWI, Drs. H. Syamsudin HA., MM., bersama Sekretaris Jenderal, Khairul Anwar, SH., MH. Penetapan ini menandai dimulainya masa bakti kepengurusan DPC AWI Inhil periode 2026–2031 berdasarkan keputusan dari tingkat pusat.

Dengan diterbitkannya SK tersebut, kepengurusan DPC AWI Inhil diharapkan dapat menjalankan roda organisasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta program kerja yang ditetapkan organisasi.

Keberadaan kepengurusan di tingkat kabupaten juga menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi antara pengurus pusat dan daerah. Selain memperkuat konsolidasi internal, kepengurusan yang telah ditetapkan diharapkan mampu mendorong peningkatan profesionalisme wartawan, mempererat solidaritas antaranggota, serta membangun hubungan yang konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kewartawanan, AWI diharapkan turut mendorong anggotanya untuk menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Penerapan kode etik jurnalistik, verifikasi informasi, serta penyajian berita yang berimbang merupakan hal penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pers.

Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital, tantangan wartawan semakin besar. Karena itu, kepengurusan baru diharapkan tidak hanya berfokus pada penguatan struktur organisasi, tetapi juga mampu menghadirkan program nyata yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat.

Masa bakti 2026–2031 menjadi tanggung jawab sekaligus kesempatan bagi pengurus DPC AWI Inhil untuk membangun organisasi yang solid, tertib administrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

Dengan berlandaskan SK DPP AWI tersebut, kepengurusan DPC AWI Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat menjalankan amanah organisasi secara konsisten, menjaga integritas profesi, serta berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan pers yang profesional dan bertanggung jawab.*rls

Anak Petani Inhil Titip Harapan untuk DPN Perpekindo yang Baru

TEMBILAHAN — Terpilihnya Muhammad Asri Lambo sebagai Ketua Umum DPN Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) melalui Munas II di Palembang mendapat apresiasi dari Ketua Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan (IPSS) Kabupaten Indragiri Hilir, Pitrawir Armadani atau yang akrab disapa Bung Donni Fitra.

Sebagai anak petani dari Indragiri Hilir, Donni berharap kepengurusan DPN Perpekindo yang baru dapat membawa perubahan nyata bagi kehidupan petani kelapa di Indonesia, khususnya para petani di daerah sentra produksi seperti Indragiri Hilir.

“Bagi kami di Indragiri Hilir, kelapa bukan sekadar komoditas, tetapi sumber kehidupan masyarakat. Karena itu, kami berharap Perpekindo benar-benar menjadi rumah besar petani kelapa dan mampu memperjuangkan kepentingan petani dari hulu sampai hilir,” ujar Donni.

Menurutnya, persoalan petani kelapa tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga menyangkut produktivitas, peremajaan tanaman, akses permodalan, teknologi, pasar hingga hilirisasi.

Ia berharap DPN Perpekindo di bawah kepemimpinan Asri Lambo dapat memperkuat posisi tawar petani serta mendorong agar petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi turut menikmati nilai tambah dari industri kelapa.

“Harapan kami sederhana, jangan sampai potensi besar kelapa Indonesia justru tidak sejalan dengan kesejahteraan petaninya. Petani harus memiliki posisi tawar dan menjadi bagian utama dalam rantai nilai industri kelapa,” katanya.

Donni juga berharap suara petani dari Indragiri Hilir dan daerah sentra kelapa lainnya dapat menjadi bagian penting dalam agenda nasional Perpekindo.

“Dari Indragiri Hilir, kami menitipkan harapan kepada DPN Perpekindo yang baru. Semoga kepengurusan ini mampu memperkuat petani, mendorong hilirisasi, membuka akses pasar dan pembiayaan, serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” tutupnya.*rls

MPKN Inhil Apresiasi Pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal Nasib Petani Kelapa di Indragiri Hilir

INDRAGIRI HILIR, Perwakilan organisasi Masyarakat Peduli Kelapa Nusantara (MPKN) Kabaputen Indragiri Hilir memberikan apresiasi atas pernyataan menteri pertanian Amran Sulaiman soal nasib petani kelapa. 

Organisasi petani yang fokus menyuarakan aspirasi petani kelapa di inhil ini mendorong agar perhatian kementrian pertanian tidak berhenti pada wacana namun harus di realisasikan pada kebijakan yang benar benar berpihak kepada petani kelapa di Indragiri Hilir. 

"Pernyataan menteri Amran Sulaiaman terhadap persoalan yang dihadapi petani kelapa terutama soal anjloknya harga kelapa patut di apresiasi, kami berharap hal ini dapat diaktualisasikan pada tindakan nyata yang benar benar berpihak kepada petani kelapa" kata perwakilan MPKN Inhil Fitra Andriyan Kamis, 17/09/2026.

Pelibatan Aparat Penegak Hukum dalam Mencari Penyebab Anjloknya Harga Kelapa

Mentri Pertanian Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau pada Kamis, 17/09/2026 menjelaskan kepada awak media bahwa aparat penegak hukum agar dilibatkan dalam menyelidiki penyebab anjloknya harga kelapa, bahkan menteri pertanian yang getol memperjuangkan swasembada pangan itu meminta Kapolda Riau hinga Kapolres Inhil agar turun langsung ke lapangan untuk menyelidiki penyebab anjloknya harga kelapa. 

"Peryataan Menteri Amran Sulaiman seharusnya menjadi alarm serius, sebab aparat penegak hukum diminta dilibatkan terkait anjloknya harga kelapa dalam beberapa bulan terakhir ini. Hal ini sekaligus menjadi sinyal bahwa ada dugaan persoalan hukum yang menjadi atensi oleh Menteri Pertanian tersebut" sambungnya. 

Lima Puluh Tahun Lebih Petani Kelapa tidak Memiliki Kepastian soal Harga Kelapa

MPKN Inhil juga menyoroti persoalan yang dihadapi oleh petani kelapa telah berlangsung lebih dari setengah abad. Ia menilai persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai hal wajar karena telah memberikan dampak negatif bagi petani kelapa baik secara ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat saat ini.

" Sikap tegas pemerintah menjadi bagian penting yang ditunggu oleh petani kelapa saat ini, kami berharap pernyataan menteri pertanian tersebut tidak lagi sekedar harapan semu" tegas Fitra. 

Tiga Ratus Ribu Petani Kelapa di Inhil Terancam Miskin

Sorotan lain juga di ungkapkan oleh perwakilan MPKN Inhil, Dia menilai akibat anjloknya harga kelapa yang tidak terkontrol telah mengakibatkan lebih dari tiga ratus ribu petani kelapa terancam miskin hingga sektor UMKM ikut merasakan dampak yang sangat signifikan.

" Mayoritas masyarakat inhil adalah petani kelapa, akibat anjloknya harga kelapa ditengah lonjakan harga sembako saat ini telah membuat petani tidak memiliki pilihan kecuali harus berhutang baik itu ke warung sembako maupun tengkulak kelapa, " paparnya. 

Keberlangsungan Pendidikan Anak Petani Kelapa Ikut Terancam

Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah penduduk lebih dari 750, ribu jiwa dari 197 Desa 38 Kelurahan serta 20 kecamatan, mayoritas didominasi oleh petani Kelapa yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Akibat anjloknya harga Kelapa tersebut telah mengakibatan biaya pendidikan ikut terancam.

" Tidak semua desa memiliki jenjang pendidikan hingga SLTA apalagi Universitas, sehingga demi pendidikan anak, para orang tua harus menyekolahkan anak-anak mereka ke kecamatan hingga kota tembilahan, dengan anjloknya harga kelapa menjadikan persoalan ini semakin rumit bagi petani Kelapa untuk membiayai anak-anak mereka yang berada di luar daerah," imbuhnya lagi.

Kebun Kelapa Rakyat yang Rusak Turut Memperburuk Derita Petani Kelapa

Banyaknya perkebunan kelapa rakyat yang rusak turut menjadi persoalan tersendiri bagi petani kelapa saat ini. Ditengah anjloknya harga kelapa , mayoritas petani tidak memiliki pilihan lain kecuali menyerahkan nasib kepada takdir mereka. Meskipun bantuan pemerintah telah di gelontorkan melalui Program Strategis Nasional (PSN) tidak serta merta dapat mengatasi persoalan petani saat ini, apalagi cakupan wilayah kebun yang rusak sangat luas sehingga program yang ada belum dapat menyentuh semua lini perkebunan masyarakat yang rusak saat ini. 

" Jika kita menganalisis dari data perkebunan yang rusak belum sepenuhnya ter-cover oleh pemerintah, sementara penderitaan petani terus dirasakan hingga saat ini, percepatan program serta penyaluran yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan pemerintah, untuk itu MPKN akan mengawal soal penyaluran ini, "pungkas Fitra.

Andil Perusahan sangat Minim Terhadap Petani Kelapa

Persoalan minimnya andil perusahaan turut dipertanyakan oleh organisasi petani ini. MPKN mempertanyakan lebih dari 50 tahun perusahaan telah beroperasi namun dampaknya terhadap petani sangat minim dirasakan. Akibatnya kehadiran perusahan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi pertanyaan tersendiri bagi organisasi ini. 

" Selama perusahaan kelapa beroperasi kita tidak benar benar melihat dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan, sehingga timbul pertanyaan sejauh mana perusahan tersebut telah berbuat untuk masyarakat petani Kelapa apalagi jika menyangkut TJSL, " terangnya.

Dampak Pencemaran Lingkungan terhadap Masyarakat Tempatan turut Menjadi Sorotan

Udara yang sehat menjadi hak bagi masyarakat tempatan, MPKN mendorong agar pemerintah pusat hingga daerah melalui kementrian hingga dinas terkait menjalankan fungsinya agar memmberikan perhatian serius soal lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Terutama terkait kadar polusi yang di timbulkan apakah masih dalam tahap kewajaran atau malah sebaliknya. 

" MPKN Inhil mendorong agar kementrian lingkungan hidupt melalui dinas terkait memberikan perhatian serius terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak terutama soal polusi yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar kawasan perusahaan apakah masih dalam batas ambang wajar," pungkasnya.

Selain itu MPKN Inhil meminta dinas kesehatan inhil segera mengambil langkah pemeriksaan terhadap kesehatan masyarakat sekitar kawasan perusahaan. Menurutnya data ini penting sebagai acuan bagi pemerintah kedepan untuk mengambil langkah antisipasi agar jaminan kesehatan masyarakat atas udara yang sehat dapat dirasakan. ***rls

30 Personel Raider 136/Tuah Sakti Dikerahkan Padamkan Kebakaran di Jembatan 2 Barelang

BATAM — Kebakaran melanda kawasan Jembatan 2 Barelang, Batam. Kobaran api langsung mendapat penanganan dari sejumlah unsur di lapangan.

Sebanyak 30 personel Yonif Raider 136/Tuah Sakti dikerahkan untuk membantu memadamkan kebakaran tersebut.

Pengerahan personel dilakukan atas perintah Danyonif Raider 136/Tuah Sakti, Letkol Inf Yudi Satria Prabowo, S.H., M.I.P., melalui Danki Kapten Inf Sumarlin.

Personel Raider 136 langsung bergerak menuju lokasi kebakaran. Mereka kemudian bergabung dengan Satuan Brimob Polda Kepri dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam.

Petugas bersama-sama berjibaku melawan kobaran api. Pemadaman dilakukan untuk mencegah api menjalar dan meluas ke area sekitar.

Setelah dilakukan pemadaman, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan. Petugas kemudian melanjutkan proses pendinginan di lokasi.

Kapten Inf Sumarlin mengatakan, kondisi api saat ini telah berhasil dipadamkan. Petugas masih melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Terlebih, kondisi musim kemarau membuat api lebih mudah menyebar.

Menurutnya, kewaspadaan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Setiap aktivitas yang menggunakan api harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan.

Kolaborasi personel TNI, Polri, dan petugas pemadam kebakaran dalam penanganan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemadaman dan memastikan kondisi di kawasan Jembatan 2 Barelang kembali aman.*rls

HUT Kejaksaan ke-81, Ketum HMI Tembilahan : Jangan Sampai Tua, tetapi Tak Kunjung Dewasa

TEMBILAHAN, -- Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81 semestinya tidak hanya dirayakan melalui seremoni, ucapan selamat, dan berbagai kegiatan seremonial. Lebih dari itu, hari lahir harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik secara personal maupun struktural kelembagaan.

Sebab, institusi penegak hukum tidak cukup hanya berbicara tentang kewenangan. Ia juga harus berbicara tentang integritas, akuntabilitas, keteladanan, dan kepercayaan publik.

Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan oleh perkara korupsi yang menyeret pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan. Tentu, perkara tersebut harus dilihat secara objektif berdasarkan proses hukum yang berlaku. Namun, secara kelembagaan, peristiwa semacam ini semestinya tidak berhenti pada persoalan personal semata.

Pertanyaan yang lebih besar harus diajukan: apakah persoalan tersebut benar-benar hanya persoalan individu, atau terdapat celah secara struktural yang memungkinkan penyimpangan terjadi?

Jika kita hanya menghukum orangnya tanpa mengevaluasi sistemnya, maka kita mungkin sedang menyelesaikan satu kasus, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalannya.

Karena itu, evaluasi harus bergerak dari individu menuju struktur. Bagaimana pengawasan internal bekerja? Bagaimana mekanisme kontrol dijalankan? Bagaimana budaya organisasi dibangun? Dan sejauh mana setiap pejabat memahami bahwa jabatan yang melekat padanya bukanlah kepemilikan pribadi, melainkan amanah negara?

Hal yang Sama Penting untuk Dilihat hingga ke Tingkat Daerah

Di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, publik tidak boleh kehilangan ruang untuk melakukan kritik dan pengawasan. Kejaksaan adalah lembaga negara. Maka, setiap kewenangan yang diberikan kepadanya pada hakikatnya bersumber dari negara, sementara negara dalam sistem demokrasi berdiri atas mandat rakyat.

Gedungnya dibangun oleh negara. Anggarannya berasal dari negara. Kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Dan legitimasi sosialnya berdiri di atas kepercayaan masyarakat.

Maka kepada siapa pun yang sedang memegang jabatan di dalam institusi penegak hukum, perlu selalu diingat: jabatan adalah mandat, bukan hak milik. Kekuasaan adalah amanah, bukan privilese pribadi.

Kejari Inhil Harus Berbenah

Indragiri Hilir juga tidak terlepas dari sorotan terhadap kinerja penegakan hukum.

Momentum Hari Lahir Kejaksaan ke-81 semestinya menjadi kesempatan bagi Kejari Inhil untuk melihat kembali sejauh mana lembaga ini telah menjalankan mandat penegakan hukum secara transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan hukum serta keadilan masyarakat.

Publik tentu memiliki hak untuk bertanya ketika terdapat perkara-perkara yang dinilai belum maksimal penanganannya. Publik juga berhak mengetahui perkembangan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, sepanjang tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam refleksi kinerja tahun 2025, Kejari Inhil menyampaikan telah menangani delapan perkara korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah, dengan nilai penyelamatan keuangan negara sekitar Rp1,66 miliar. Kejari juga menyatakan bahwa pada 2026 upaya pencegahan akan diperkuat melalui pembinaan sumber daya manusia, termasuk di tingkat pemerintahan desa hingga pemerintah daerah.

Pada 2024, Kejari Inhil juga menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi program pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan melalui PD BPR Gemilang. Dalam perkara tersebut, penyidik menyebut telah memeriksa 152 saksi dan menemukan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp2,31 miliar.

Perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa kerja penegakan hukum memang berlangsung dan tentu patut diapresiasi. Namun, apresiasi tidak boleh mematikan pertanyaan kritis.

Sebab ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata terletak pada berapa banyak perkara yang ditangani atau berapa besar uang negara yang berhasil diselamatkan. Lebih jauh dari itu, keberhasilan harus terlihat dari apakah penegakan hukum mampu menciptakan efek pencegahan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Jangan Hanya Aktif Turun ke Desa

Kita tidak mempersoalkan ketika Kejaksaan turun sampai ke desa-desa. Justru penegak hukum memang harus hadir hingga ke akar persoalan dan memastikan uang rakyat dikelola secara benar.

Namun, kehadiran itu harus dibarengi dengan transparansi, profesionalitas, dan keberanian untuk mengusut persoalan secara objektif.

Jangan sampai desa hanya menjadi tempat yang mudah dijangkau untuk menemukan kesalahan-kesalahan administratif atau perkara-perkara kecil, sementara persoalan yang jauh lebih besar dan berdampak luas terhadap masyarakat justru luput dari perhatian.

Penegakan hukum harus memiliki keberanian untuk melihat persoalan secara utuh. Bagaimana dengan pengelolaan anggaran daerah? Bagaimana dengan potensi kebocoran pendapatan daerah? Bagaimana dengan proyek-proyek pembangunan Bagaimana dengan konflik agraria yang menyangkut hak masyarakat? Bagaimana dengan persoalan perusahaan yang bersinggungan dengan kepentingan publik?

Dan bagaimana dengan persoalan lingkungan hidup yang dampaknya mungkin tidak langsung terlihat sebagai kerugian negara, tetapi dapat membebani masyarakat selama bertahun-tahun?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi tuntutan yang mesti di jawab secara kelembagaan dan layak menjadi bagian dari evaluasi penegakan hukum di daerah. 

Kejaksaan harus hadir bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi untuk memastikan hukum bekerja. Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa, tetapi untuk membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.

Pada akhirnya, institusi penegak hukum hidup bukan hanya dari kewenangan yang diberikan undang-undang, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat.

Ketika masyarakat mulai merasa bahwa hukum hanya tajam kepada sebagian orang, sementara sebagian lainnya seolah berada di luar jangkauan, maka yang rusak bukan hanya persepsi terhadap satu perkara. Yang rusak adalah kepercayaan terhadap institusi.

Karena itu, Kejari Inhil harus membuka ruang komunikasi publik yang sehat. Kritik masyarakat jangan dianggap sebagai ancaman. Pertanyaan publik jangan dipandang sebagai bentuk perlawanan.

Momentum Hari Lahir Kejaksaan ke-81 harus menjadi titik refleksi bagi seluruh jajaran Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

Semakin tua usia sebuah institusi, semestinya semakin matang pula integritasnya. Jangan sampai usia Kejaksaan terus bertambah, tetapi semakin banyak ulah. 

Kejaksaan adalah bagian dari negara. Dan negara adalah milik rakyat. Maka kepada rakyatlah, pada akhirnya, setiap kewenangan itu harus dipertanggungjawabkan.

Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81.

Semoga semakin tua usianya, semakin dewasa integritasnya.

Oleh: Muhammad Yusuf

Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan

Tekan Persoalan Sosial di Inhil, GP Ansor dan Pengadilan Agama Tembilahan Dorong Penguatan Ketahanan Keluarga

TEMBILAHAN — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Indragiri Hilir memperkuat sinergi bersama Pengadilan Agama Tembilahan melalui silaturahmi dan dialog membahas berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat serta langkah-langkah solusi yang dapat dilakukan secara bersama. Senin, 31/08/2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membangun komunikasi antara organisasi kepemudaan dengan lembaga peradilan, khususnya dalam melihat berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, generasi muda dan kondisi sosial masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, PC GP Ansor Inhil menyampaikan pentingnya membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Persoalan seperti konflik rumah tangga, perceraian, pernikahan dini, perlindungan perempuan dan anak serta berbagai persoalan sosial lainnya dinilai perlu mendapatkan perhatian bersama melalui langkah preventif, edukasi dan pendampingan.

Ketua PC GP Ansor Indragiri Hilir, Muhammad Suyuti, S.Pd.I, mengatakan bahwa Ansor memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengambil bagian dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Ansor tidak ingin hanya hadir ketika persoalan sudah terjadi. Kita ingin ikut membangun langkah-langkah pencegahan melalui edukasi, penguatan keluarga dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, sinergi dengan Pengadilan Agama menjadi sesuatu yang sangat penting,” ujarnya.

Menurut Suyuti, banyak persoalan sosial yang dapat diminimalisir apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum, hak dan kewajiban dalam keluarga serta pentingnya menyelesaikan persoalan melalui jalur yang tepat.

“Persoalan sosial tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, tokoh agama, organisasi kepemudaan dan masyarakat. Ansor siap menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, H. Fahrurrozi, S.HI., M.H menyambut baik silaturahmi dan komunikasi yang dibangun oleh PC GP Ansor Inhil.

Menurutnya, keterlibatan organisasi kepemudaan seperti GP Ansor sangat penting dalam membantu memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan persoalan keluarga dan kesadaran hukum.

“Kami menyambut baik silaturahmi ini. Pengadilan Agama tidak hanya memiliki fungsi menyelesaikan perkara, tetapi juga penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, sinergi dengan GP Ansor sangat positif, terutama dalam upaya memberikan edukasi dan pencegahan terhadap berbagai persoalan sosial,” ungkap Fahrurrozi.

Ia menilai, persoalan keluarga yang sampai pada proses hukum pada dasarnya membutuhkan perhatian sejak awal. Pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga, penyelesaian konflik secara bijak serta perlindungan terhadap anak menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ketahanan keluarga.

“Kita berharap sinergi ini tidak berhenti pada silaturahmi saja. Ke depan bisa ada kegiatan bersama, seperti penyuluhan hukum, diskusi tentang ketahanan keluarga, edukasi kepada generasi muda dan kegiatan lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Fahrurrozi juga menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam mencegah munculnya persoalan hukum.

“Kalau masyarakat sudah memahami aturan dan mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan, tentu banyak masalah yang bisa dicegah atau diselesaikan dengan lebih baik. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara lembaga peradilan, organisasi masyarakat, tokoh agama dan generasi muda,” jelasnya.

Dalam dialog tersebut, kedua pihak juga membahas pentingnya memperkuat peran pemuda dalam memberikan edukasi sosial dan keagamaan kepada masyarakat. GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan diharapkan dapat menjadi jembatan dalam menyampaikan informasi dan pemahaman hukum dengan bahasa yang mudah diterima masyarakat.

Sinergi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan bersama, seperti edukasi hukum kepada masyarakat, diskusi kepemudaan, sosialisasi ketahanan keluarga, pencegahan pernikahan dini, perlindungan perempuan dan anak serta kegiatan sosial lainnya.

PC GP Ansor Inhil menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dengan berbagai lembaga dan stakeholder di Kabupaten Indragiri Hilir.

Bagi Ansor, membangun daerah tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana menciptakan masyarakat yang sadar hukum, kuat secara sosial, memiliki ketahanan keluarga dan mampu menyelesaikan persoalan secara bijaksana.

“Kita ingin Ansor hadir sebagai bagian dari solusi. Bukan sekadar membicarakan persoalan, tetapi ikut mencari jalan keluarnya,” pungkas Muhammad Suyuti.***

Komisi II DPRD Inhil Yusuf Said Hadiri Pawai Ta’aruf dan Pembukaan Stand Bazar MTQ ke-41 Kecamatan Enok

 

INDRAGIRI HILIR — Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, H. M. Yusuf Said, S.E., M.M., menghadiri rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-41 Tingkat Kecamatan Enok Tahun 2026, Rabu, 19 Agustus 2026.

Kehadiran H. M. Yusuf Said diawali dengan mengikuti Pawai Ta’aruf yang berlangsung di Halaman Kantor Desa Suhada, Kecamatan Enok. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian penting dalam menyambut pelaksanaan MTQ ke-41 Tingkat Kecamatan Enok yang diikuti dengan antusias oleh masyarakat dan peserta dari berbagai wilayah di Kecamatan Enok.

Pawai Ta’aruf berlangsung meriah dan penuh nuansa keagamaan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat masyarakat dalam menyambut pelaksanaan MTQ. Berbagai elemen masyarakat turut mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MTQ.

Usai mengikuti Pawai Ta’aruf, H. M. Yusuf Said juga menghadiri pembukaan stand bazar MTQ yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan MTQ ke-41 Kecamatan Enok Tahun 2026.

Pembukaan stand bazar menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam pelaksanaan MTQ. Selain mendukung kemeriahan kegiatan, keberadaan bazar juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menampilkan dan memasarkan berbagai produk, makanan, kerajinan, serta usaha masyarakat setempat.

Anggota Komisi II DPRD Inhil H. M. Yusuf Said Hadiri Malam Pembukaan MTQ ke-41 Kecamatan Enok

 

Enok — Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, H. M. Yusuf Said, S.E., M.M., menghadiri malam pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-41 Tingkat Kecamatan Enok Tahun 2026, Rabu malam, 19 Agustus 2026. Malam pembukaan MTQ ke-41 Kecamatan Enok berlangsung dengan suasana penuh khidmat dan semarak. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Kecamatan Enok dalam menyambut pelaksanaan MTQ sekaligus memperkuat semangat syiar Islam di tengah masyarakat. Kehadiran H. M. Yusuf Said pada malam pembukaan menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang menjadi bagian dari pembinaan kehidupan keagamaan serta pengembangan generasi Qur’ani di Kecamatan Enok dan Kabupaten Indragiri Hilir. Rangkaian acara malam pembukaan diawali dengan tari persembahan, dilanjutkan pembukaan acara dan pembacaan ayat suci Al-Qur’an. Suasana semakin khidmat ketika rangkaian acara memasuki agenda laporan ketua panitia serta pengibaran bendera LPTQ yang diiringi Hymne MTQ dan Mars MTQ. Selanjutnya, Camat Enok menyampaikan sambutan yang dirangkaikan dengan penyerahan piala bergilir. Rangkaian kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bupati Indragiri Hilir sekaligus pembukaan resmi MTQ ke-41 Tingkat Kecamatan Enok Tahun 2026. Malam pembukaan turut dimeriahkan dengan tari kolosal yang menambah semarak kegiatan. Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup dengan pembacaan doa. Pelaksanaan MTQ ke-41 Kecamatan Enok diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan untuk mencari peserta terbaik dalam berbagai cabang, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an. MTQ menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan membaca, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan semakin termotivasi untuk mempelajari ilmu agama serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. H. M.